Aceh Utara, Jumat 30 Desember 2022
Masyarakat Utara di hebohkan berita sejumlah pejabat di Utara rangkap jabatan, warga menilai pejabat Aceh Utara tidak peka, bahkan terkesan rakus jabatan untuk memperkaya diri.
Diketahui, beberapa pejabat di Aceh Utara menduduki jabatan ganda seperti Dayan Albar di samping menjabat sebagai asisten 1, juga menjadi Plt Direktur PDAM Tirta Mon Pase, Khalidin Ketua Badan Pengawas di Tirta Mon yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Aceh Utara, bahkan menjabat pengawas di PT Plaza Internasional Hotel Graha serta Andri menjabat Kepala Inspektorat juga menjabat Sekretaris Tirta Mon Pase dan Fadli, SE kabag ekonomi, ikut menjabat anggota di Tirta Mon Pase.
Menanggapi banyak pejabat Aceh Utara rangkap jabatan, Adi salah satu warga Aceh Utara menilai pejabat tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang sekarat pasca pandemi covid, dan bencana banjir.
Kondisi ekonomi masyarakat sedang susah, harga barang mahal, lapangan kerja sulit, tapi mereka tidak tanggap malah sangat rakus ingin menguras uang rakyat, ujar Adi kepada media ini Jumat (30/12)
Ia menuturkan banyak pejabat posisi rangkap jabatan menjadi pertanyaan besar terhadap Pj Bupati Aceh Utara, apakah di Aceh Utara krisis PNS, sehingga satu orang menempatkan di beberapa jabatan, atau sebalik nya ada kepentingan serta kongkalikong antara Pj Bupati dengan pejabat -pejabat tersebut,
“Jangan jangan ini ada kongkalikong antara Pj Bupati dengan Pejabat tersebut ada sebuah kepentingan untuk menguras uang negara,” tanya Adi.
Adi juga menambahkan, jika itu terjadi kita rakyat meragukan integritas Pj Bupati, apalagi penempatan pejabat rangkap jabatan melanggar dengan aturan yang ada.
Kejadian ini kita ragu terhadap integritas Pj Bupati, apalagi ada potensi pelanggaran aturan, kata Adi
Terakhir Adi minta kejelasan sikap Pj Bupati Aceh Utara terkait banyak pejabat yang rangkap jabatan, berani mencopot atau membiarkan mereka terus menggerogoti uang rakyat.
Dalam hal ini Pj Bupati Aceh Utara, bisa apa, atau hanya diam seribu bahasa membiarkan uang negara yang notabene uang rakyat di kuras untuk memperkaya pejabat, pungkas Adi
Maher