Karawang – Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024, para pihak terkait mulai melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak terkecuali kepada awak media. Seperti halnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, dalam waktu dekat akan menggelar “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Awak Media” yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 November 2022, bertempat di salah satu hotel di Karawang.
Keanehan muncul ketika pada awalnya Bawaslu Karawang hanya mengundang secara resmi 2 organisasi wartawan di Karawang yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO). Padahal di Karawang terdapat belasan organisasi pers. Setelah terjadi protes dari beberapa organisasi wartawan lainnya, maka pihak Bawaslu Karawang kemudian merevisi undangan sosialisasi itu.
Atas sikap Bawaslu yang terkesan tebang pilih ini Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc., M.A., sangat menyayangkan tindakan diskriminatif tersebut. Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 tersebut menyampaikan bahwa sangat mungkin Bawaslu Karawang tidak paham atau belum mengetahui bahwa di Indonesia itu ada berpuluh-puluh organisasi wartawan dan salah satunya adalah PPWI.
Tokoh Pers Nasional tersebut mengatakan justru kalau Bawaslu mau melakukan kerjasama dalam hal sosialisasi, apalagi pada pelaksanaan pengawasan Pemilu, yang paling tepat diundang dan diajak kerjasama adalah PPWI. “Karena Anggota PPWI atau jaringan PPWI masuk sampai ke lapisan masyarakat yang non wartawan yang disebut pewarta warga. Mereka melakukan fungsi-fungsi jurnalistik yaitu mencari dan mengumpulkan informasi, mendokumentasikan dan menyimpan informasi, selanjutnya mengolah dan menyebarkan informasi melalui saluran atau media-media yang mereka bisa akses, mereka jangkau, dan mereka gunakan di tempat masing-masing,” ujar Wilson Lalengke yang akrab disapa Bung Shony ini.
Oleh karena itu, kata Wilson Lalengke, perlu diberikan kritik atau pemberitahuan kepada Bawaslu Karawang bahwa selaku pemangku kepentingan dalam Pemilu tidak boleh kuper (kurang pergaulan – red). Mereka harus mempercepat dan melakukan akselerasi peningkatan pengetahuan serta wawasan terkait media massa, jurnalistik, dan kewartawanan.
“Sayang sekali kalau momentum pelaksanaan Pemilu 2024 justru tidak terakomodir sebaik mungkin, keterlibatan warga masyarakat terutama masyarakat jurnalis warga (Citizen Jurnalis) yang akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi pada media-media mainstream saat ini. Yang jelas PWI, IWO dan lain sebagainya yang selalu memperkenalkan dirinya sebagai wartawan profesional sangat diragukan independensinya karena kerap punya kepentingan dengan para politisi, dan para pemangku kepentingan politik dan kekuasaan,” tandas Bung Shony.
Alumni di 3 Universitas bergengsi Eropa ini mengingatkan kembali Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya Bawaslu Karawang, bahwa DPN PPWI sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu Pusat sejak pilpres 2009. Implementasi kerjasama pada pilpres tersebut dilakukan dengan mengadakan lomba menulis bertema “Profil Anggota DPR, DPD dan Presiden Ideal”.
“Bawaslu Pusat sangat mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan piala kejuaraan lomba menulis saat itu,” jelasnya.
Menanggapi perilaku aneh Bawaslu Karawang tersebut, Wilson Lalengke berpesan agar para jurnalis atau wartawan jangan berkecil hati. Justru dengan kebijakan yang terkesan ngawur dan diskriminatif tersebut para wartawan bisa berbuat lebih bebas dan independen untuk mengawasi semua proses tahapan dan kejanggalan yang terjadi di lapangan.
“Tanpa kerjasama dengan Bawaslu pun mandat-tugas kita mengawasi kejanggalan Pemilu masih bisa dilakukan dengan independensi tinggi tanpa ada intervensi, serta keterikatan dengan pihak manapun. Kita bisa bekerja lebih maksimal,” tutupnya. (DJ/Merah)