Tanpa Amdal dan Izin Lingkungan, Aktivitas PT KCMA Dinilai Langgar UU

9 January 2024 admin

Nganjuk – Ketua LSM FPBI, Suwadi SH menilai PT KCMA telah melanggar beberapa aturan undang-undang karena dalam aktivitasnya diduga tidak mengantongi amdal dan izin lingkungan.

Suwadi SH mengatakan, aktivitas pembangunan pabrik makanan (Sosis) yang dikerjakan PT KCMA di dusun Jatisari, Desa Ngangkatan mestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan khususnya Polres Nganjuk.

Tidak adanya izin lingkungan sebagai prasyarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebelum memulai proses pembangunan merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya menjadi perhatian dari Kepolisian maupun pemerintah daerah,” ungkap Suwadi SH, Senin (8/01/2024).

Suwadi menyebut, pembangunan pabrik makanan (Sosialis) merupakan kegiatan yang memiliki dampak yang besar dan luas bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Seharusnya pihak perusahaan tidak mengabaikan soal kewajiban memenuhi dan menyiapkan dokumen amdal untuk selajutnya mengurus izin lingkungan.

“Soal amdal ini bukanlah masalah sederhana yang bisa seenaknya diabaikan oleh PT KCMA. UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 32 ayat 1 jelas mengamanahkan bahwa setiap usaha wajib AMDAL/UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan,” paparnya.

Pembangunan pabrik makanan (Sosis) seperti yang dilaksanakan oleh PT Bellfood Indonesia menunjuk PT KCMA adalah jenis usaha wajib Amdal sehingga wajib memiliki Izin Lingkungan.

“Izin lingkungan ini juga prasyarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan izin usaha serta perizinan lain yang menjadi syarat wajib sebelum memulai aktivitas pembangunan dalam bentuk apapun. Sehingga jika saat ini PT KCMA belum membuat dokumen Amdal maka dipastikan bahwa PT KCMA belum memiliki izin lingkungan, izin usaha maupun izin – izin penting yang lain,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Subani melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan pada wartawan, “Apa sudah ada izin AMDAL di pembangunan pabrik makanan (Sosis), belum,”katanya dalam pesan singkat.

“Dengan demikian, aktivitas pembangunan pengurugan pabrik makanan Sosis PT Bellfood Indonesia menunjuk PT KCMA sebagai pemenang tender CV MTM (Multi Tunas Mandiri) adalah aktivitas illegal yang mesti dihentikan demi hukum dan pihak Kepolisian harus segera memeriksa dan menangkap Pimpinan CV MTM sebagai pemenang tender atas dugaan Pelanggaran UU Lingkungan Hidup,” tekan Suwadi, SH pada wartawan.

Untuk menyikapi hal ini, Ketua LSM FPBI, Suwadi SH akan mengambil langkah pengawalan strategis dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas illegal PT KCMA yang di sub kan ke CV MTM (Multi Tunas Mandiri).

“Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa kemungkinan terjadinya praktek suap menyuap dan kongkalikong antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Suwadi SH menilai Pemda Nganjuk, tutup mata dan membiarkan aktivitas illegal ini terus berlangsung.

“Untuk itu, kami akan segera bersurat ke Komisi VII DPR RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera turun melakukan sidak di lapangan untuk selanjutnya memberhentikan dan menutup sementara aktivitas. Pelanggarannya kami nilai sangat berat sehingga kami yakin PT KCMA sebagai pemenang tender PT Bellfood Indonesia bisa ditutup. Untuk laporan kami ke Komisi VII DPR RI, kami yakin akan diterima dan ditindaklanjuti secara serius. Dengan laporan kami ke anggota DPR RI kami yakin secepatnya masalah ini akan menjadi perhatian serius Menteri LHK RI. Kami akan terus konsisten berjuang untuk rakyat dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam di Nganjuk yang berkeadilan,” pungkasnya.(Isk)

085257515757