Kuasa Hukum Istana Negara Mendampingi Tiga Perangkat Desa Bulusari,Somasi Kades yang Batalkan Pemilihan 3 Perangkat

19 January 2024 admin
foto;  istimewa Tiga perangkat desa bersama kuasa hukumnya menunjukkan surat somasi kepada Kades Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (15/1/2024).
foto; istimewa Tiga perangkat desa bersama kuasa hukumnya menunjukkan surat somasi kepada Kades Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin (15/1/2024).

PASURUAN – Pemilihan perangkat desa di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2023 lalu menyusahkan persoalan. Penyebabnya, sampai sekarang para perangkat desa terpilih belum mendapat kepastian mengenai jadwal pelantikannya.

Informasi yang diterima, Kepala Desa (Kades) Bulusari menolak hasil seleksi perangkat desa yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi perangkat desa. Belum diketahui pasti apa penyebab penolakan itu.

Yang jelas, perangkat ketiga desa yang sudah dinyatakan lolos karena mendapatkan nilai tertinggi kecewa dengan sikap kades. Apalagi kades tidak segera menandatangani berita acara hasil seleksi yang diserahkan panitia.

Karena tidak ditandatangani, maka hingga sekarang nasib ketiga perangkat desa yang sudah lolos dengan nilai terbaik ini terkatung-katung. Kejelasan nasib ketiga perangkat desa ini hang.

Mereka adalah Joko Fepriono yang terpilih menjadi Kasi Pemerintahan, Pidin Berlioano sebagai Kepala Wilayah (Kawil)/Kepala Dusun (Kasub) Sukci, dan Sukron Cahyo selaku Kawil/Kasun Jembrung 12.

Ketiga, anak muda itu berhasil meraih nilai terbaik dari beberapa tes dalam seleksi perangkat desa ini. Mulai tes agama, bahasa Indonesia dan pengetahuan umum yang menjadi tahapan seleksi ini.

Eman Mulyana, kuasa hukum tiga peserta terpilih perangkat desa mengaku sudah dua kali mengirimkan somasi ke Pemerintah Desa Bulusari. Menurutnya, ini tindak lanjut dari seleksi ini.

“Setelah klien kami datang ke kami dan menceritakan kronologisnya, kami langsung melakukan langkah persuasif dengan menemui pak camat, bu kades, BPD dan panitia,” kata Eman, Senin (19/1/2024).

Tetapi pembicaraan itu tidak ada hasil yang signifikan. Setelah ditunggu beberapa hari, tidak ada tindak lanjut dan seolah tidak ada kejelasan dari pertemuan itu.

“Kami juga menyimpulkan, kami dipingpong. Artinya diimbal – imbalkan. Tanya ke camat, diarahkan ke bu kades dan seperti itu. Makanya, kami kirimkan somasi sudah dua kali,” Eman.

Inti dari hal itu, kata Eman, tim advokat meminta Pemerintah Desa Bulusari segera memutuskan sikap. Jika memang itu dianggap tidak sah dalam proses seleksi, maka segera diputuskan. Jika diterima, maka segera memutuskan.

“Maka dari kami , tim advokat meminta segera ada kejelasan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ombudsman, dan sedang kita kaji apakah ada tindakan melawan hukum atau tidak,” paparnya.

Kades Bulusari, Siti Nurhayati mengatakan, dari hasil musyawarah desa khusus bersama BPD dan tokoh masyarakat, disepakati bahwa akan diadakan seleksi ulang perangkat desa.

Secara tidak langsung, kata Nurhayati, pihak desa tidak menerima hasil seleksi tersebut. Ia menilai panitia bekerja sendiri dan tanpa koordinasi setiap kali melangkah. Dan itu, kata Kades, sudah dirasakan sejak awal.

“Proses seleksi perangkat desa ini seharusnya sesuai dengan Perbup 154 ​​Tahun 2022 dan Perdes Nomor 6 Tahun 2023. Acuannya harus itu. Dan kami merasa ada kejanggalan dalam proses seleksi,” kilah kades.

Nurhayati menilai hasil seleksi ini belum bisa diterima karena ada beberapa keputusan yang tidak mengacu pada dua aturan tadi. Maka,dari hasil koordinasi dengan beberapa pihak termasuk dinas, disepakati ada ujian ulang.

“Untuk waktu ujian ulang, waktunya masih dalam rangka penggodokan. Semua peserta akan diuji ulang dari awal. Jika tidak ada peserta yang mau, kami anggap tidak mengikuti,” ungkapnya.

Sementara Camat Gempol, Komari saat dikonfirmasi mendorong pemerintah desa untuk segera menentukan sikap. Apakah akan diadakan ujian ulang dengan menolak hasil seleksi sebelumnya, atau segera menerima dan melantik yang kemarin.

“Jadi untuk segera menyelesaikan masalah dan mencari solusi, maka harus segera memutuskan. Kalau ditolak ya segera ujian ulang, kalau diterima segera dilantik. Ini kewenangannya masih di desa,” tutupnya.(*)

085257515757